Frefensinews.my.id — Pewarta: Teddi
Jakarta, 18 November 2025
Gelombang penolakan terhadap maraknya praktik judi online kembali menguat. Kali ini, suara keras datang dari Eksponen Pemuda Indonesia (EPI) yang secara resmi mendesak Kejaksaan Agung agar mengambil langkah tegas dan tanpa kompromi terhadap jaringan judi online yang kian merajalela.
Desakan itu disampaikan langsung dalam konferensi pers di depan Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), di mana EPI menegaskan bahwa negara harus menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat, bukan pada jejaring ekonomi gelap yang merusak generasi bangsa.
EPI: Judi Online Sudah Jadi Kejahatan Digital Terorganisir
Ketua EPI, Andrianto, didampingi Sekjen Achsanul Haq dan Pengawas Tobias Pattiasina, menekankan bahwa peningkatan aktivitas judi online bukan lagi sekadar pelanggaran ringan, melainkan telah menjelma menjadi kejahatan digital yang terorganisir dengan dampak sosial masif.
Menurut Andrianto, kerugian ekonomi masyarakat akibat jerat judi online meningkat drastis dalam dua tahun terakhir. Tidak sedikit keluarga yang terpuruk, anak-anak terabaikan, hingga munculnya tindakan kriminal sebagai imbas dari kecanduan berjudi di dunia maya.
“Negara tidak boleh kalah. Penegak hukum harus hadir dan memastikan seluruh pelaku, baik operator maupun pihak-pihak yang menjadi ‘tameng politik’, diproses secara transparan,” tegas Andrianto.
EPI menilai bahwa kecepatan penyebaran situs dan aplikasi judi membuat kejahatan ini tak bisa lagi ditangani secara parsial. Butuh operasi penegakan hukum terpadu, lintas lembaga, dan berkelanjutan.
LKPPI Singgung Diamnya Dasco di Tengah Sorotan Publik
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Lintas Kajian dan Pemerhati Pembangunan Indonesia (LKPPI), Herlina Butar Butar, kembali menyorot polemik yang menyeret nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, terkait dugaan afiliasi dengan jaringan judi online di Kamboja — isu yang pernah diungkap majalah nasional pada 6 April 2025.
Herlina menilai bahwa sikap bungkam seorang pejabat publik yang sedang disorot publik justru memperkeruh situasi. Publik membutuhkan klarifikasi, bukan keheningan.
“Beliau itu pejabat tinggi negara. Jika namanya dikaitkan dengan isu sebesar ini, wajar masyarakat menunggu sikap. Diamnya seorang wakil rakyat justru menimbulkan dugaan-dugaan baru,” ujar Herlina di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa kerusakan sosial akibat judi online sudah sampai pada titik yang tidak bisa ditoleransi. Ia meminta Kejaksaan Agung agar menempatkan kepentingan publik di atas segala kepentingan politik.
Tuntutan Pemuda untuk Negara yang Lebih Tegas
EPI dan LKPPI sama-sama menegaskan bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan menyeluruh. Bukan hanya menutup situs-situs ilegal, tetapi menyentuh jaringan finansial, operator, kaki tangan, hingga backing politik — jika terbukti ada.
Langkah ini dianggap penting demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
EPI bahkan menilai bahwa maraknya judi online menjadi indikator bahwa negara sedang diuji: apakah mampu melindungi rakyatnya atau justru membiarkan kelompok-kelompok tertentu berlindung di balik kekuasaan.