Frefensinews.my.id — Pewarta: Teddi
Jakarta, 25 November 2025
Gelombang desakan publik agar pemerintah mengusut tuntas skandal perdagangan manusia (TPPO) di Kamboja terus membesar. Kasus yang menyeret ribuan WNI dalam praktik eksploitasi, penyiksaan, hingga kehilangan nyawa ini bukan lagi sekadar tragedi kemanusiaan, tetapi telah menjelma menjadi krisis kepercayaan publik terhadap negara.
Sejumlah nama pejabat disebut dalam berbagai laporan investigatif dan kesaksian para korban, memunculkan tuntutan agar negara bersikap tegas dan transparan.
Ratusan Korban Dipulangkan: Fakta Lapangan Makin Mengerikan
Pemerintah Indonesia baru-baru ini memulangkan sedikitnya 400 WNI dari Kamboja—mereka yang berhasil melarikan diri dari lokasi yang disebut sebagai “kamp industri judi online”.
Para korban mengaku mengalami:
penipuan rekrutmen tenaga kerja,
penyiksaan berat,
ancaman senjata,
kerja paksa hingga 18–20 jam,
bahkan adanya korban hilang yang diduga kuat terkait perdagangan organ.
Seorang korban asal Sulawesi Utara, yang namanya disamarkan sebagai Budi, mengaku direkrut melalui jalur yang mengatasnamakan jaringan program keberangkatan tenaga kerja resmi. Mereka diminta membayar Rp25–35 juta dengan iming-iming pekerjaan legal di pabrik dan perkebunan.
“Begitu sampai, kami langsung dijual ke perusahaan judi online,” ujarnya dengan suara bergetar.
Ketum PDKN Desak Pemerintah: Negara Tidak Boleh Bungkam
Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, mengecam keras lambannya penanganan kasus ini. Menurutnya, tidak ada alasan apa pun bagi negara untuk menunda penyelidikan menyeluruh.
“Ini skandal kemanusiaan. Pemerintah Prabowo harus segera mengusut dan menyeret pihak mana pun yang terlibat—tanpa pandang bulu,” tegasnya dalam keterangan pers, 8 April 2025.
Dr. Rahman juga meminta agar aparat tidak berhenti di level pelaksana, melainkan menyasar aktor intelektual di balik jaringan besar TPPO tersebut.
Laporan Investigatif Menyentuh Lingkaran Elit: Publik Menuntut Kejelasan
Sebuah laporan investigasi yang dipublikasikan Tempo pada 6 April 2025 menjadi sorotan publik.
Laporan itu menyebut adanya dugaan keterkaitan sejumlah tokoh publik dengan bisnis hiburan berisiko tinggi di Kamboja.
Dalam konteks ini, masyarakat menuntut:
klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang disebut,
penyelidikan terbuka oleh aparat penegak hukum,
audit menyeluruh terhadap jalur rekrutmen tenaga kerja ke luar negeri,
penelusuran aliran dana dan jejaring perusahaan luar negeri yang terhubung kepada warga negara Indonesia.
Sejumlah pihak menilai bahwa apa pun hasilnya nanti, pemerintah wajib menunjukkan bahwa hukum memang bekerja, bukan hanya menyentuh rakyat kecil.
Judi Online Merajalela, Tuntutan Kepada Presiden Prabowo Menguat
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut bersuara lantang terkait maraknya judi online dan dampak sosialnya.
Dalam unggahan viralnya di platform X, Susi meminta agar Presiden Prabowo turun tangan secara langsung mengakhiri kejahatan digital yang telah memakan ribuan korban.
“Kami butuh ketegasan, Pak Presiden. Terlalu banyak korban,” tulis Susi.
Unggahan itu langsung menyulut gelombang dukungan dari warganet yang sudah muak dengan maraknya judi online dan lemahnya penindakan selama ini.
PPWI: Negara Jangan Tutup Mata, Semua Harus Diusut Tanpa Terkecuali
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menilai kasus TPPO dan judi online ini telah menyingkap borok sistemik yang tidak boleh lagi disembunyikan.
Menurutnya, publik berhak mengetahui siapa saja yang terlibat—siapa pun mereka.
“Jika ada pejabat yang namanya disebut dalam dugaan keterlibatan, proses hukum harus berjalan. Transparansi wajib. Akuntabilitas wajib,” ujar Wilson.
Wilson menegaskan bahwa pengunduran diri adalah langkah paling terhormat bagi siapapun yang terbukti melanggar hukum atau etika publik.
Ia juga mendorong Presiden Prabowo untuk tegas terhadap kader, pejabat, maupun institusi apa pun yang terbukti melanggar hukum.
“Saat kata tidak sejalan dengan perbuatan, itu namanya pendusta. Negara ini tidak boleh dipimpin oleh para pendusta,” pungkasnya.
Gelombang Tuntutan Publik Tak Terhindarkan
Skandal TPPO dan judi online Kamboja kini telah menjelma menjadi:
isu kemanusiaan,
isu hukum,
isu integritas pejabat publik, dan
isu kepercayaan publik terhadap negara.
Masyarakat menunggu ketegasan pemerintah.
Publik ingin melihat apakah era baru kepemimpinan nasional benar-benar berani menyentuh lingkaran kekuasaan, atau justru kembali berhenti di level pekerja lapangan.
Satu hal kini jelas:
semakin lama kasus ini ditunda, semakin besar gelombang kekecewaan masyarakat terhadap wajah penegakan hukum di republik ini.